Makalah Komplit adalah situs penyedia Karya Ilmiah yang mengunakan refrensi Ilmiah dan terpercaya

Makalah Hukum Islam - Pengertian Hukum dalam Kehidupan Manusia

Makalah Hukum Islam - Pengertian  Hukum dalam Kehidupan Manusia
Makalah Hukum Islam - Pengertian  Hukum dalam Kehidupan Manusia

Hukum adalah gejala sosial yang selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman selain itu juga hukum dipengaruhi oleh adat, agama, kebudayaan, dll. Karena itu, setidaknya kita harus mengetahui pengertian hukum, hak dan kewajiban serta fungsi da tujuan dari hukum.

Hukum sangatlah penting dalam kehidupan kita dan saling berkaitan terutama dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Agar tercipta kehidupan yang teratur, tertib,  damai, adil dan makmur.

A.    Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas Maka penulis perlu merumuskan masalah-masalah yang akan dibahas dalam makalah ini, diantaranya:
1.    Apa Pengertian tentang hukum?
2.    Apa yang di maksud dengan Hukum obyektif dan hukum  subyektif ?
3.    Apa yang dimaksud dengan Hak dan kewajiban?

B.    Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah diatas Maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:
1.    Untuk Mengetahui Pengertian tentang hokum
2.    Untuk mengetahui Hukum obyektif dan hukum  subyektif
3.    Untuk mengetahui Hak dan kewajiban

BAB II
PEMBAHASAN

A.    Pengertian Hukum
Hukum terdapat dalam kehidupan manusia. Hal ini mengisyaratkan bahwa tidak ada hukum jika di tempat tertentu tidak ada manusia. Berdasarkan jalan pikiran tersebut, berlaku adagium yang mengatakan: ada hukum ada masyarakat-ubi¬-ius ubi-societes.

Bangsa yang mempunyai banyak kontak dengan bangsa yang lain mengakibatkan banyak percampuran didalam kebudayaan, dan berarti terjadinya percampuran hukum dari bangsa-bangsa tersebut. Negara yang dijajah akan menerima kebudayaan negara yang menjajah, baik sedikit maupun banyak. Oleh karena itu, langsung ataupun tidak langsung, penerimaan (repectie) hukum dapat terjadi. Sebagai cotoh, ketika bangsa romawi berkuasa dieropa, mereka membawa serta memasukkan kebudayaan Romawi ke negara-negara yang dilakukannya, dan berlakulah hukum Romawi di negara-negara koloni tersebut. 

Menurut pendapat madzhab sejarah dari F.C. Von Saigni, tiap tiap hukum ditentukan oleh waktu, tempat dan kondisi masyarakat. Pendapat tersebut berbeda dengan pendapat dari ajaran hukum alam yang menyatakan bahwa hukum sama saja dimanapun dan kapanpun, tidak tergantung kepada pandangan-pandangan manusia dan lebih sempurna dari pada hukum positif.

Pengertian hukum menurut ahli hukum sebagai berikut:
1.    J.T.C. Sumorangkir, S.H. dan Woerjo Sastropranoto, S.H. bahwa hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman.
2.    Soerojo Wignjodipoero, S.H. hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.
3.    Mr. E.M. Mayers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditinjau kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.
4.    Duguit, hukum adalah tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melanggar peraturan itu.
5.    Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain memenuhi peraturan hukum tentang Kemerdekaan.

6.    Van Kant, hukum adalah serumpun peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.

7.    Van Apeldoorn, hukum adalah gejala sosial tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum itu menjadi suatu aspek kebudayaan yaitu agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan.

8.    S.M. Amir, S.H.: hukum adalah peraturan, kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi.

Hukum bertujuan mengatur tata tertib masyarakat. Agar tujuan hukum tersebut dapat terwujud, maka hukum menentukan norma-norma yang berisi perintah dan larangan yang harus di patuhi oleh setiap orang. Selain itu, hukum pun menentukan bermacam-macam petunjuk tentang hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain didalam pergaulan hidup. Misalnya, larangan membunuh, larangan mencuri, perintah membayar pajak.

Sedangkan menurut Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi; karena kedudukannya itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah.

Dalam mencari pengertian tentang hukum memang sulit untuk menemukan suatu definisi yang sungguh-sungguh dapat memadahi kenyataan tentang pengertian hukum. Karena definisi hukum terdapat perbedaan pandangan dalam mengartikannya Antara Tokoh hukum itu.

Singkatnya bahwa kesukaran dalam membuat definisi hukum disebabkan:
1.    Karena luasnya lapangan hukum itu;
2.    Kemungkinan untuk meninjau hukum dari berbagai sudut (filsafat, politik, sosiologi, sejarah dan sebagainya) sehingga hasilnya akan berlainan dan masing-masing definisi hanya memuat salah satu paket dari hukum saja;
3.    Objek (sasaran) dari hukum adalah masyarakat, padahal masyarakat senantiasa berubah dan berubah dan berkembang, sehingga definisi dari hukum juga akan berubah-ubah pula.


B.    Arti sumber Hukum
Di manakah Hukum itu dapat diketemukan? Di manakah hakim dapat mencari atau menemukan hukumnya yang dapat di gunakan sebagai dasar putusannya? Bagaimanakah kita dapat mengetahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku? Pertanyaan-pertanyaan itu di jawab oleh ajaran tentang sumber hukum 
    Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu di langgar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya yang di maksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum .
Pada hakikatnya yang di maksud sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya.
    Kata sumber hukum sering di gunakan dalam beberapa arti, yaitu:
a.    Sebagai asas hukum
Sesuatu yang merupakan permulaan hukum misalnya: kehendak tuhan, atau manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya.
b.    Menunjukan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku
c.    Sebagai berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
d.    Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum misalnya: dokumen, Undang-undang, lontar, batu bertulis dan sebagainya.
e.    Sebagai sumber terjadinya hukum: sumber yang menimbulkan hukum.

C.    Pendapat berbagai pakar hukum
Mengenai macam-macam hukum Sudikno menyebutkan (1986 : 63) :
1.    Algra membagi sumber hukum menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil.
Sumber hukum materil merupakan tempat dari mana materi hukum itu di ambil. Sumber hukum materi ini merupakan faktor yang membantu pembentukan sumber hukum, misalnya: hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan ke agamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalu lintas), perkembangan internasional, keadaan geoggrafis. Ini semuanya objek studi penting bagi sosiologi hukum. 

Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Yang diakui umum sebagai sumber hukum formil ialah Undang-undang, perjanjian antarnegara, yurisprudensi, dan kebiasaan. 

2.    Van Apeldoorn membedakan empat macam sumber hukum yaitu:
a.    Sumber hukum dalam arti historis
Yaitu tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah atau dari segi historis. Sumber hukum dalam arti historis ini dapat di bagi dapat lebih lanjut menjadi dua  yaitu:
    Sumber hukum yang merupakan tempat dapat ditemukan atau dikenal atau dikenal hukum secara historis: dokumen-dokumen kuno, lontar dan sebagainya.
    Sumber hukum yang merupakan tempat pembentuk Undang-undang mengambil bahannya.
b.    Sumber hukum dalam arti sosiologis (teleologis) merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif seperti misalnya: keadaan agama, pandangan agama dan sebagainya

c.    Sumber hukum dalam arti filosofis yang di bagi lebih lanjut menjadi dua:
    Sumber isi hukum; di sini dinyatakan isi hukum itu asalnya dari mana ada tiga pandangan yang mencoba menjawab pertanyaan ini yaitu:
-    Pandangan theocratis; menurut pandangan ini isi hukum berasal dari tuhan
-    Pandangan hukum kodrat; menurut pandangan ini isi hukum berasal dari akal manusia.
-    Pandangan mazhab historis; menurut pandangan ini isi hukum berasal dari kesadaran hukum
    Sumber kekuatan mengikat dari hukum: mengapa hukum mempunyai kekuatan mengikat, mengapa kita tunduk pada hukum. Kekuatan mengikat dari kaidah hukum bukan semata-mata di dasarkan pada kekuatan yang bersifaT memaksa, tetapi karena kebanyakan orang didorong oleh alasan kesusilaan atau kepercayaan.

d.    Sumber hukum dalam arti formal yang dimaksudkan ialah sumber dilihat dari cara terjadinya hukum positif merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku yang mengikat hakim dan penduduk. Isinya timbul dari kesadaran rakyat. Agar dapat berupa peraturan tentang tingkah laku harus dituangkan dalam bentuk Undang-undang, kebiasaan dan traktat atau perjanjian antarnegara .

D.    Teori keadilan
Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak di capai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat di harapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antarperorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan hukum serta memelihara kepastian hukum. Dalam literatur di kenal beberapa teori tentang tujuan hukum : 

1.    Teori etis
Menurut teori etis hukum semata-mata bertujuan keadadilan. Isi hukum di tentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Dengan perkataan lain hukum menurut teori ini bertujuan merealisir atau mewujudkan keadilan.

2.    Toeri Utilistis (Eudaemonistis)
Menurut teori ini, hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (the greatest good of the greatest number). Pada hakikatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.

3.    Teori Campuran
Menurut mochtar kusuma atmadja, tujuan pokok dan pertama dari hukum ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok ( fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Disamping tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukuranya menurut masyarakat dan zamannya.

Sedangkan soebakti berpendapat bahwa hukum itu mengabdi kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya. Dalam mengabdi tujuan negara itu dengan menyelenggarakan ketertiban.

Tujuan hukum menurut hukum positif kita tercantum dalam alenia 4 pembukaan Undang-Undang Dasar, yang berbunyi sebagai berikut :
“ kemudian dari pada itu untuk membentuk pemerintah negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.” Jadi, tujuan hukum positif kita adalah untuk membentuk suatu pemerintah negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan sosial. 


Kesimpulan

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu di langgar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya yang di maksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum.
Tujuan hukum menurut hukum positif kita tercantum dalam alenia 4 pembukaan Undang-Undang Dasar

Refrensi :
Pipin Syarifain. 1998. Pengantar Ilmu Hukum. bandung: cv pustaka setia.
Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Mertokusumo. 2010. mengenal hukum suatu pengantar. Yogyakarta:Universitas Atma Jaya YogyakartaSuroso. 2002. Pengantar ilmu hukum. Jakarta:sinar grafika.
   
0 Komentar untuk "Makalah Hukum Islam - Pengertian Hukum dalam Kehidupan Manusia"
Back To Top