0

BAB II
PEMBAHASAN

A.    HUKUM KEWARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam ( selanjutnya disebut KHI ) ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.7

Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan :
a. Besarnya Bagian Ahli Waris ( pasal 176-191 ).
b. Tentang Auld an Rad ( pasal 192-193 )
c. Wasiat ( pasal 194-209 )
d. Hibah

Dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa hal yang menjadi catatan beberapa orang yang dirasakan kurang lengkap. Misalkan saja, dalam hal waris persoalan agama menjadi sangat esensial sehingga harus ada penegasan bahwa perbedaan agama akan menghilangkan hak waris, namun mengnai hal ini tidak diketemukan dalam Kompilasi Hukum Islam. KHI hanya menegaskan bahwa ahli waris beragama islam pada saat meninggalnya pewaris.9 Untuk mengidentifikasi seorang ahli waris beragama islam, terdapat pada psl 172. Disamping itu juga dalam KHI tidak dicantumkan murtad seseorang menjadi penghalang utama untuk menjadi ahli waris. Adapun porsi perbandingan pembagian warisan antara bagian wanita dan laki-laki masih dipertahankan secara ketat perbandingan dua berbanding satu. ketentuan warisan telah dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam, namun keinginan-keinginan untuk memperbaharui KHI ini masih tetap ada.

B.    HUKUM WARIS ADAT TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA
Pengaruh hukum kewarisan adat dalam hukum kewarisan islam haruslah sesuai dan sejalan dengan ketentuan hukum islam, apabila hukum waris adat tidak sesuai dengan hukum islam, maka sudah seharusnya sistem hukum adat tersebut ditolak Hal inilah yang disebut dengan teori receptio a contrario yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi masyarakat adalah hukum agamanya, hukum adat hanya berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum agama. Dengan adanya pembaharuan hukum waris islam di Indonesia diharapkan akan terbentuk suatu hukum waris yang dapat dilaksanakan oleh para pemeluknya atas dasar keadilan bagi semua pihak.

Berikut ini mungkin akan di tuliskan sumbangan hukum waris terhadap beberapa pembaharuan-pembaharuan dalam hukum waris islam dan wacana-wacana kewarisan kontemporer yang sedang berkembang di Indonesia: 

1. Wasiat Wajibah
Dalam realitas kehidupan masyarakat, adakalanya pewaris hidup dengan orang yang bukan keluarga atau keturunannya sendiri. Misalkan saja dia hidup dengan anak angkat atau orang tua angkatnya. Dalam sistem kewarisan islam tidak diatur bagian untuk anak angkat. Hal ini akan menjadi sedikit problem, manakala dalam pembagian warisan nanti, si anak angkat atau orang tua angkat yang telah sekian lama tinggal, mengurus dan merawat si Pewaris tidak mendapatkan apa-apa dari harta warisannya.

Secara etis, seharusnya si pewaris memberikan jatah sebagian hartanya kepada anak angkat atau orang tua angkatnya tersebut. Salah satunya dengan diberlakukannya wasiat wajibah. Dalam hukum adat, seorang anak angkat atau orang tua angkat bisa saja menerima harta warisan dari harta peninggalan pewaris. Bahkan dikenal adanya sistem pengganti waris.11 Adapun Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) juga telah mengakomodir ketentuan wasiat wajibah terhadap anak angkat atau orang tua angkat. Hal ini terdapat dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, dirumuskan keseimbangan hak dan kedudukan antara anak angkat dengan ayah angkat dalam hubungan waris. Dalam ayat ( 1 ) dijelaskan: harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 KHI. Sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta waris dan anak angkatnya.; kemudian ayat (2) berbunyi: terhadap anak yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dalam hal ini, orang tua angkat dan anak angkat dapat saling mewarisi melalui modekasi wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta warisan.12 Terdapatnya ketentuan dan pengaturan warisan bagi orang tua angkat dan angkat berdasarkan konstruksi hukum wasiat wajibah itu, menurut Abdullah Kelib, akan menjadikan hukum kewarisan islam selaras dengan nilai-nilai yang hidup dengan rasa keadilan yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.13

Menurut para ahli, rumusan pasal 209 KHI dianggap pola baru yang dapat mendistribusikan harta kekayaan secara ma’ruf kepada orang yang bukan ahli waris. Sehingga dengan pola ini dapat mengakomodir pihak-pihak yang sangat berjasa pada pewaris tapi tidak tercantum dalam urutan ahli waris. Sebenarnya konsep wasiat wajibah seperti ini telah pula dianut dibeberapa negeri muslim seperti Mesir melalui kitab Undang-Undang Hukum wasiat mesir Nomor 71 tahun 1946.

2. Pemeliharaan Keutuhan dan Kesatuan Lahan
Dalam hal ini KHI mengakomodir hal tersebut. Dalam pasal 189 ayat (1) dikatakan, bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 (dua) hektar, supaya dipertahankan kesatuannya seperti semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. Bunyi ayat (1) pasal 89 KHI mendapat penegasan melalui ayat (2) yang berbunyi: “Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak memungkinkan karena diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang ahli waris atau lebih dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Untuk itu, adanya konsep pemeliharaan Keutuhan dan Kesatuan Lahan salah satunya didasarkan atas semangat kepentingan untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi dalam bidang pertanian. Namun rumusan hukum dalam pasal 189 ayat (1) KHI tidak bersifat kaku sebagai harga mati. Karena kemungkinan dan peluang untuk tidak dapat memelihara keutuhan dan kesatuan lahan tersebut sangat terbuka, apabila diantara ahli waris ada yang yang benar-benar terdesak membutuhkan uang, sedangkan diantara ahli waris yang lainnya tidak memiliki kemampuan membayar, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama. Maka kiranya lahan bisa saja dijual kepada pihak lain yang mampu membelinya. 

3. Ahli Waris Pengganti
Istilah ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan islam Indonesia dipopulerkan oleh Prof. Dr Hazairin SH di penghujung tahun 70-an. Beliau menyebut konsep ahli waris pengganti dengan istilah Mawali. Dalam Konsep mawali, anaknya anak dan anaknya saudara ditempatkan sebagi pengganti dan kedua ahli waris langsung ( anak dan saudara ).  Dalam KHI mempunyai beberapa asas dalam hukum kewarisan yaitu (1) asas ijbari, (2) asas bilateral (3) asas individual, (4) asas keadilan yang berimbang, dan (5) asas yang menyatakan bahwa kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia.

Menurut Hazairin, garis pokok penggantian tidak ada sangkut pautnya dengan ganti mengganti. Dia hanyalah sebuah cara untuk menunjukkan siapa-siapa ahli waris. Tiap–tiap ahli waris berdiri sendiri sebagai ahli waris, dia bukan menggantikan ahli waris yang lain, sebab penghubung yang tidak ada lagi bukan hali waris? 16 Ahli waris pengganti yang dimaksud adalah bukan mengangkat seseorang yang „bukan ahli waris? menjadi ahli waris. Karena kualifikasi ahli waris sudah mendapatkan kepastian hukum yang jelas melalui asas ijbari hukum kewarisan. . A.Wasit Aulawi merumuskan konsep ahli waris pengganti sebagai berikut : „menempatkan seorang ahli waris yang selama ini dipandang tidak atau belum berhak menerima harta warisan kedalam golongan ahli waris yang berhak menerima warisan.17

Dalam KHI telah di sebutkan, ahli waris pengganti adalah ahli waris yang “menggantikan” kedudukan seseorang yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Dalam KHI pewaris pengganti di rumuskan kedalam pasal 185 dengan redaksi sebagai berikut” (1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat di gantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 yaitu orang yang di hukum karena (a) di persalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, atau (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang di ancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sedereajat dengan yang di ganti”.

Adanya konsep ahli waris pengganti merupakan konsep asas keadilan yang berimbang di karenakan masalah cucu yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari pewaris, menjadi masalah keadilan yang benar.18 Sehingga perumusan ahli waris pemgganti itu sangat beralasan, karena dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan dalam lingkungan komunitas keluarga. Hal ini sekaligus dapat menutup kekecewaan dari pihak-pihak tertentu. Sementara dari segi persaudaraan, diharapkan dapat melihara keutuhan dan hubungan harmoni dengan anggota keluarga.

4. Damai Dalam Pembagian Harta
Dalam Kompilasi Hukum Islam terungkap bahwa ahli waris dapat bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.19 Dengan adanya rumusan ini dapat memungkinkan adanya pembagian harta warisan dengan porsi yang sama secara matematis (1:1) diantara semua ahli waris melalui jalur perdamaian tersebut, sebagai penyimpangan dari pasal 176 KHI yang mengatur ketentuan anak laki-laki dan anak perempuan (2:1); dan antara saudara laki-laki sekandung dengan saudara perempuan sekandung – saudara laki-laki seayah dengan saudara perempuan seayah sebagi penyimpangan terhadap pasal 182 KHI. 

Prinsip perdamaian ( al-shulh ) telah mendapat pembenaran sebagai mana yang tercantum dalam al-qur’an surat al-Nisa (4): 127, asalkan saja tidak dimaksudkan untuk mengenyampingkan ajaran. Memang dalam menyikapi hal tersebut perlu adanya sikap arif dan bijaksana pada semua ahli waris sehingga semua ahli waris bisa menerima bagiannya masing-masing tetapi mereka masih memikirkan keadaan kerabat lain yang mendapatkan bagian yang lebih kecil sedangkan beban hidupnya lebih berat. Sehingga melalui perdamaian ini seorang kerabat bisa saja memberikan sebagian jatah warisnya untuk diberikan kepada kerabat perempuannya. Hal ini bisa juga memungkinkan pembagian warisan sama besar untuk semua ahli waris.


BAB III
PENUTUP

A.    Simpulan
Permasalahan diatas merupakan beberapa contoh pembaharuan hukum waris islam di Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung telah dipengaruhi oleh keadaan realita masyarakat Indonesia dengan hukum waris adatnya. Sehingga dengan memperhatikan keadaan masyarakat Indonesia ( adat ), hukum waris islam di Indonesia dapat dilaksannakan dengan semestinya dengan tidak adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum waris baik secara langsung ataupun tidak langsung. Tentunya semua itu masih dalam koredor syari’ah dan masih berlandaskan semangat al-qur’an yang berkeadilan dan universal. Wallahu a’lam Bishowab 

B.    Kata Penutup
Penulis menyadari kebenaran menyangkut makalah ini datangnya dari Allah semata, dan kekurangan atau kekeliruan disebabkan hanya karena kefakiran ilmu penulis. Sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran guna memperbaiki makalah ini. Demikian mudah-mudahan makalah kami  dapat bermanfaat bagi pembaca.


DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo
Daud Ali, Muhamad. Hukum Islam: Pengantar Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakrta: Rajawali Press. 2003
Wignjodipoero, Soerojo. Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: Gunung Agung. 1995


Poskan Komentar

 
Top