2

UU Zakat Baru Butuh Sosialisasi

Zakat menurut bahasa adalah barokah, kotoran, dan kesucian. Sedangkan dalam UU no 23 th 2011 zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Meskipun banyak yang memaknai zakat dengan redaksi yang berbeda namun kesemuanya mempunyai prinsip yang sama yakni, bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dengan syarat-syarat tertentu untuk diberikan kepada mustahik dengan maksud membersihkan harta yang dimilikinya.

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan  dan mensucikan  mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Dalam rukun islam zakat mempunyai posisi ketiga, hal ini menandakan bahwa zakat sebagai ibadah maliyah mempunyai peranan yang strategis dalam islam. disamping bentuk ibadah langsung kepada sang khalik (Allah SWT) juga merupakan salah satu ibadah sosial kepada sesama manusia dalam artian, setelah kebutuhan beribadah untuk diri sendiri sudah tercukupi, kita masih diwajibkan untuk memperhatikan dan memikirkan nasib tetangga, saudara dan masyarakat di sekitar kita.

Indonesia sebagai Negara dengan umat muslim terbesar didunia sebenarnya mempunyai potensi besar untuk menghasilkan zakat, lebih-lebih dikelola dengan baik dan provesional.  Suatu missal adalah pengelolaan zakat yang dilakukan oleh kepala desa Jumoyo kecamatan Kanci kab Magelang dengan cara membuat LAZIZ dimasing-masing dusun, dari 13 dusun 89.800 jiwa yang ada di desa ini berhasil mengumpulkan dan zakat kurang lebih 19 juta perbulan dan kurang lebih 190 juta pertahunya.
Dari hasil dana tersbut digunakan untuk kesejahteraan pendidikan, kesehatan dan fasilitas ibadah suatu hal yang pernah terfikirkan oleh kita tentunya.

UU Baru Sebagai Harapan Baru
Hadirnya UU no 23 th 2011 sebagai amandemen terhadap UU no 38 th 1999 merupakan engine segar yang seharusnya disambut dengan gembira oleh masyarakat. Adanya UU tersebut bagian dari usaha dan bukti iktikad baik pemerintah yang mencoba memahamkan kepada masyarakat tentang hukum islam. Berusaha agar hukum yang normative (Al qur’an dan hadist). Bagaimana bisa menuju hukum positif. Hal ini sangat penting untuk memudahkan pengawasan, koordinasi serta untuk mengetahui seberapa besar potensi zakat di Indonesia. Yang di himpun dan  didistribusikan, serta mampu memberdayakan kesejahteraan masyarakat.

Ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan bagi BAZNAS atau Pemerintah.
1.    Mengdakan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat, hal ini sangat penting karena realita di masyarakat masih banyak pembagian-pembagian zakat secara liar, sehingga jauh dari manfaat dan hikmah di wajibkanya zakat itu sendiri.

2.    Memahamkan kepada masyarakat bahwa adanya UU no 23 tahun 2011 bukanlah untuk membunuh badan amil zakat atau panitia zakat tradisional yang biasa beroperasi di masjid, pondok pesantren, dan panti asuhan. Tapi untuk menjamin pengelolaan zakat lebih tertib dan akuntabel dan provisional sehingga tujuan zakat bisa lebih tepat dan berhasil dalam penggunaannya.

3.    Adanya pengklasifikasian terhadap mustahik zakat, semisal untuk orang miskin yang masih berdaya atau mampu secara fisik diberikan modal untuk usaha, sedangkan miskin yang tak berdaya diberikan tunjangan kehidupan.

4.    Koordinasi dengan LAZ yang ada di tingkat terbawah sehingga data yang diperoleh benar-benar valid.

Menurut bapak Ahmad Taufik selaku guru besar hukum islam IAIN Walisonggo Semarang ada beberapa langkah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah atau Menteri Agama. Pertama, segera membuat panitia seleksi untuk menyusun anggota baznaz sesuai dengan regulasi yang baru. Kedua, menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) selambat-lambatnya satu tahun.  Ketiga, melalui peraturan pemerintah mengatur tatacara pengangkatan den pemberhentian pengurus baznas, organisasi dan tata kerja secretariat. Keempat, menyiapkan persyaratan organisasi dan mekanisme perizinan. Kelima, pembagian lingkup kewenangan zakat dari pusat sampai daerah. Keenam, sanksi administrative untuk mengatur pelangaran tentang wajib lapor secara berkala.

Berkaca dari beberapa realita yang ada dalam masyarakat mengambarkan bahwa masyarakat ketika adalah masyarakat  yang berjiwa miskin mereka belum sepenuhnya sadar bahwa zakat adalah kotoran untuk menyucikan harta, namun kenyataanya akan berlainan ketika ada pembagian, masyrakat mampu juga rela menjual dirinya dengan sebuah kotoran. Disamping hal tersebut kadang masih sering di jumpai pembagian secara liar dan para mustahiq padahal dalam kontras ibadah sesuatu yang kita kerjakan haruslah didasarkan dengan niat semata-mata untuk kepada Allah.

Daftar Pustaka:
Hafiduddin dudin, Zakat Dalam Pendalaman Modern, Jakarta: Gema Insari Perss,
Komplikasi hukum islam, Bandung: Nuansa Aulia, 2008
Kumpulan artikel harian Suara Merdeka.

*MUHLISIN AL OTONG
Mahasiswa Fakultas Syariah
Semester VII Prodi Al-Ahwal As-Sahshiyyah
Dan Sekarang Menjabat Sebagai
Ketua Komisariat Ratu Kalinyamat
Periode 2012-2013

Poskan Komentar

Sinna Saidah Az-Zahra mengatakan... 28 Desember 2012 19.02

baru tau kalau zakat juga diatur dalam undang-undang . . . .

dofrisofwatul mengatakan... 30 Desember 2012 22.29

ye,,,ketingalan dia,,,,

 
Top