.

Pembaharuan Peradilan Agama


Menyelesaikan sengketa bisnis melalui pengadilan agama, kiranyamerupakan kultur (budaya) hukum baru bagi masyarakat Indonesia. Betapa pun kultur ini merupakan paradigma baru dalam bidang hukum penyelesaian sengketa. Tidak dapat dipungkiri hal ini akan sangat mewarnai pola-pola pencarian keadilan dengan ditetapkannya pengadilan agama sebagai salah satu lembaga peradilan yang memiliki kompetensi absolut untuk menyelesaikan sengketa bisnis berbasis syariah. Kompetensi ini merupakan tambahan atas kompetensi peradilan agama yang secara konvensional telah disandang selama ini.

Sebagai konsekuensi ditambahnya kompetensi absolut pengadilan agama, maka kewenangan pengadilan agama setara dengan pengadilan negeri dalam memeriksa sengketa-sengketa bisnis yang diajukan kepadanya. Satu hal yang secara prinsipil membedakan pengadilan agama dengan pengadilan negeri dalam memeriksa sengketa bisnis adalah basis sengketanya, yaitu lembaga ekonomi syariah.


Sedangkan apabila sengketa yang timbul itu mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan negeri dalam lingkungan Peradilan Umum.[7]

http://makalahkomplit.blogspot.com/2012/09/pembaharuan-peradilan-agama-di-indonesia.html
Apabila ditelusuri, liku-liku perjalanan peradilan agama sejak masa kemerdekaan, pengadilan agama memiliki sejarah panjang. Pada mulanya secara kelembagaan peradilan agama berada di bawah lingkup Departemen Agama. Setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akhirnya peradilan agama dialihkan ke dalam lingkungan Mahkamah Agung. Sejak saat itulah, pengadilan agama, baik dari sisi kewenangan maupun kelembagaan diatur oleh sebuah peraturan perundangan yang secara eksplisit merinci tentang pelayanan peradilan yang standar yang harus diberikan oleh lembaga peradilan agama tersebut.[8]

Namun demikian, kewenangan yang dimiliki peradilan agama ketika itu memang masih sangat terbatas. Penyelesaian sengketa yang menjadi kompetensi peradilan agama masih berkisar penyelesaian masalah nikah, talaq, dan rujuk (NTR) saja. Oleh karena itu, diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, merupakan kemajuan yang luar biasa.

Sebuah perwujudan cita-cita yang sangat didambakan oleh umat Islam di Indonesia pada umumnya serta hakim agama khususnya, setelah melewati perjalanan sejarah yang amat panjang. Sebenarnya, pembaharuan peradilan agama sudah dimulai sejak ditetapkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970,[9] namun ketika itu masih jauh dari harapan. Hal itu sangat tampak terutama persoalan independensinya, mengingat UU No. 14 Tahun 1970 masih menganut sistem dua atap (double roof system),[10] seperti ditegaskan pada Pasal 11 ayat (1).

Masuknya pihak eksekutif ke dalam kekuasaan kehakiman disinyalir sebagai salah satu sebab mengapa kekuasaan kehakiman di negeri ini tidak independen.[11] Alasan itulah antara lain yang menyebabkan status dan kedudukan peradilan agama belum bisa dikatakan sebagai peradilan yang independen, mandiri, dan kokoh, selama masa Orde Baru. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, pada tanggal 8 Desember 1988 Presiden RI menyampaikan Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama (RUU PA) kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah melalui perdebatan yang cukup panjang, akhirnya RUU PA tersebut disahkan menjadi UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.[12] Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melakukan perubahan sekaligus perbaikan sistem. Sebagaimana dikemukakan Paulus E. Lotulung bahwa, langkah awal yang harus dilakukan adalah perbaikan system melalui perubahan dan penyempurnaan peraturan-peraturan yang mendasari penegakan hukum. Dari situlah titik tolak kebijakan dan politik penegakan hukum harus dilakukan.[13]

Setelah Undang-undang Tentang Peradilan Agama disahkan, ternyata substansi Undang-undang tersebut jauh lebih maju dari ketentuan undangundang yang ada sebelumnya. Namun demikian, apabila ditelusuri berdasarkan kedudukan dan statusnya, undang-undang tersebut masih belum bebas dari intervensi kekuatan eksekutif. Sebagai institusi penegak hukum, peradilan agama harus kuat status dan kedudukannya sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan. Untuk itu, yang lebih diutamakan dari reformasi peradilan agama, sesungguhnya adalah berkaitan dengan status dan kedudukannya sebagai salah satu pelaksana dari struktur kekuasaan kehakiman.

Dalam konteks tersebut di atas, Friedman dalam teori three elements law system,[14] menyatakan bahwa, efektif atau tidaknya penegakan hokum antara lain ditentukan oleh kuat tidaknya struktur hukum (legal structure), yakni pengadilan. Menurutnya, struktur adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme.[15] Struktur bagaikan foto diam yang menghentikan gerak.[16] Oleh karena itu, Pengadilan Agama sebagai salah satu bagian dari struktur hukum akan memberikan pengaruh terhadap kuat tidaknya struktur pelaksana hukum di Indonesia.

Bila dilihat dari aspek struktur, status dan kedudukan peradilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di era reformasi sudah kuat. Kondisi tersebut diharapkan tidak lagi mengundang perdebatan mengenai kehadirannya dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Peradilan Agama adalah pranata konstitusional. Menjalankan peradilan agama menjadi tanggungjawab dan kewajiban konstitusional, yang penghapusannya hanya mungkin kalau ada perubahan UUD. Oleh karena itu, sesungguhnya keadaan tersebut merupakan sesuatu yang sulit dibayangkan akan terjadi. Inilah perubahan signifikan yang terjadi pada peradilan agama di era reformasi. Statusnya sudah sangat kuat secara konstitusional.

Kedudukan peradilan agama sudah sama dengan badan-badan peradilan lainnya, sehingga independensi dan kemandirian institusionalnya bias meningkat, termasuk kepercayaan dari masyarakat pencari keadilan. Salah satu indikator kepercayaan dari masyarakat pencari keadilan adalah tingkat kepuasan (consumer satisfaction) pengguna/masyarakat terhadap Peradilan Agama.

Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia, sesungguhnya sangat terkait erat dengan persoalan kehidupan umat Islam, karena kewenangan tersebut menjadi sui generis-nya. Namun, karena Indonesia bukan Negara Islam, maka kewenangan Peradilan Agama tidak menyangkut seluruh persoalan umat Islam. Kewenangan peradilan agama hanya terkait dengan persoalan hukum keluarga (ahwal al-syakhsiyah) ditambah sedikit persoalan muamalah. Kenyataan tersebut tidak bisa dipisahkan dari persoalan politik penguasa, meskipun untuk kewenangan relatif lebih ajeg dari pada status dan kedudukan yang sering mengalami pasang dan surut.
Bagi Peradilan Agama, kewenangan (absolute competence) dan wilayah yurisdiksi pengadilan (relative competence) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Meskipun demikian, dalam sejarahnya justru kompetensi itulah yang menjadi penentu eksistensi badan peradilan termasuk peradilan agama. Kompetensi juga sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia.

Sejak sebelum kemerdekaan sesungguhnya hukum Islam telah berlaku di Indonesia, menjadi hukum yang hidup di masyarakat. Artinya, ketika hokum Islam dilaksanakan, maka segala persoalannya juga ditangani dan menjadi kompetensi peradilan agama. Akan tetapi, pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, akibat pengaruh pemahaman terhadap teori receptie Christian Snouck Hurgronye,[17] maka kewenangan peradilan agama dibatasi, tidak lagi menangani masalah waris karena dianggap belum menjadi hukum adat.[18] Atas dasar keterpengaruhan dari teori ini, kompetensi peradilan agama hanya seputar perceraian, nafkah, talaq, dan rujuk.[19]

Perubahan signifikan menyangkut kewenangan peradilan agama, secara konstitusional diperoleh melalui Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Undang-undang tersebut bersifat diagnostic[20] atau dalam istilah lain UU organik akibat adanya UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 2 UU No. 3 tahun 2006 menegaskan, “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.” Memperhatikan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa dengan kewenangan tersebut dimungkinkan untuk menyelesaikan perkara pidana.[21]

Kemudian berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, peradilan agama memperoleh kewenangan baru dalam bidang ekonomi syariah yakni; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, dan ekonomi syari’ah. Kemudian materi yang merupakan penambahan kewenangan baru[22] tersebut adalah; zakat, infaq, dan ekonomi syari’ah.

Perluasan kewenangan tersebut sesuai dengan perkembangan hokum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Seperti diungkapkan Eugen Ehrlich bahwa “…hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat.”[23] Ehrlich juga menyatakan bahwa, hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, dalam istilah antropologi dikenal sebagai pola-pola kebudayaan (culture pattern).[24]

Oleh karena itu, dalam perspektif sosiologi hukum, maka tidak mengherankan jika dewasa ini, peradilan agama mengalami perluasan kewenangan mengingat “…harus ada kesinambungan yang simetris antara perkembangan masyarakat dengan pengaturan hukum, agar tidak ada gap antara persoalan dengan cara dan tempat penyelesaiannya.”[25] Dalam arti, perkembangan masyarakat yang meniscayakan munculnya permasalahan bias diselesaikan melalui jalur hukum, tidak dengan cara main hakim sendiri. Di samping itu, perluasan kewenangan Peradilan Agama juga sesuai dengan teori three elements law system Friedman, terutama tentang legal substance. Friedman menyatakan; legal substance adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sebuah sistem.[26] Substansi juga berarti produk yang dihasilkan, mencakup keputusan yang dikeluarkan, aturan baru yang disusun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau law in books.[27]

Berdasarkan kajian teori tersebut di atas, maka perluasan beberapa kewenangan peradilan agama merupakan sebuah keniscayaan, mengingat semua yang menjadi wewenang peradilan agama, baik menyangkut tentang perkawinan, waris, wakaf, zakat, sampai pada masalah ekonomi syari’ah, kesemuanya merupakan sesuatu yang telah melekat pada masyarakat muslim.

Artinya, hukum Islam yang menjadi bagian dari kewenangan peradilan agama selama ini telah menjadi hukum yang hidup (living law) dan diamalkan oleh masyarakat muslim di Indonesia. Bahkan semestinya, kewenangan peradilan agama tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan tersebut, tetapi juga menyangkut persoalan hukum Islam lainnya yang selama ini telah dipraktikkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Sepanjang hukum Islam itu hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat, sepanjang itu pula seharusnya kewenangannya dimiliki oleh peradilan agama. Mengingat, keberadaan Peradilan Agama sebagai sebuah legal structure, berbanding lurus dengan kewenangannya sebagai legal substance. Oleh sebab itu, apabila legal structure-nya kuat tetapi legal substance-nya lemah, maka keadaan semacam itu ibarat sebuah bangunan hampa yang tidak ada isinya.[28]

Namun demikian, beberapa kewenangan yang selama ini dimiliki oleh Peradilan Agama, ternyata dimiliki bukan hasil dari sebuah perencanaan strategis dari para pengelola atau pihak yang berwenang, akan tetapi lebih karena persoalan tersebut secara sosiologis telah dipraktikkan oleh masyarakat. Hal ini seperti yang dijadikan alasan oleh anggota DPR ketika mengesahkan kewenangan ekonomi syariah dalam UU No. 3 Tahun 2006, dimana pertimbangan utamanya adalah “...bahwa ekonomi syariah adalah bidang perdata yang secara sosiologis merupakan kebutuhan umat Islam”.

Perluasan wewenang pengadilan agama setelah diundangkannya Undang-undang No 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, antara lain meliputi ekonomi syariah. Penyebutan ekonomi syariah menjadi penegas bahwa kewenangan pengadilan agama tidak dibatasi dengan menyelesaikan sengketa di bidang perbankan saja, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Misalnya, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Perluasan kewenangan tersebut, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi aparatur peradilan agama, terutama hakim. Para hakim dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Hal ini sesuai adagium ius curia novit (hakim dianggap mengetahui hukumnya), sehingga hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak atau kurang jelas.[29] Keniscayaan hakim untuk selalu memperkaya pengetahuan hukum, juga sebagai sebuah pertanggungjawaban moral atas klaim bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (res judicata pro veriate habetur). Sejalan dengan itu, setiap hakim pengadilan agama dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai masalah-masalah perekonomian syariah.

Memang, para hakim pengadilan agama telah memiliki latar belakang pendidikan hukum Islam. Namun karena selama ini, pengadilan agama tidak menangani sengketa yang terkait dengan perekonomian syariah, maka wawasan yang dimiliki para hakim pengadilan agama juga tentu masih terbatas. Wawasan para hakim agama tentang perekonomian syariah, masih cukup jauh dibandingkan dengan wawasannya mengenai masalah sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf dan shadaqah yang selama ini ditanganinya.

Paling tidak, ada beberapa hal penting dalam konteks kewenangan Peradilan Agama berkenaan dengan kompetensi barunya untuk menangani sengketa perekonomian syariah. Beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, para hakim pengadilan agama harus terus meningkatkan wawasan hukum tentang perekonomian syariah dalam bingkai regulasi Indonesia dan aktualisai fiqh Islam. Kedua, para hakim pengadilan agama harus mempunyai wawasan memadai tentang produk layanan dan mekanisme operasional dari perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, reksadana syariah, obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah. Mereka juga harus memahami pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syaraiah, dan bisnis syariah. Ketiga, para hakim agama juga perlu meningkatkan wawasan hokum tentang prediksi terjadinya sengketa dalam akad yang berbasis ekonomi syariah. Selain itu, perlu pula peningkatan wawasan dasar hukum dalam peraturan dan perundang-undangan, juga konsepsi dalam fiqh Islam.[30]

Memang persoalan sengketa dalam bidang ekonomi syariah berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ditetapkan menjadi salah satu kompetensi pengadilan agama. Namun demikian, UU No. 3 Tahun 2006 itu sejatinya hanya berkutat di wilayah perdata. Oleh karena itu, sekalipun Pasal 3A UU Peradilan Agama menggariskan bahwa di lingkungan peradilan agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan Undangundang, termasuk dalam hal ini adalah pengadilan syariah Islam yang diatur dengan Undang-undang.[31] Sesungguhnya Pasal 3A UU No. 3 Tahun 2006 ini jika dibaca penjelasannya akan tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan Undang-undang itu untuk ranah pidana. Namun demikian, secara eksplisit disebutkan dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud pengkhususan pengadilan adalah Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dibentuk berdasarkan Undangundang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Jadi, menurut UU Peradilan Agama yang baru, pengadilan agama bias meng-cover perkara perdata dan pidana. Tetapi tidak semua perkara pidana bisa dicakup. Hal tersebut dapat dianalogikan dengan memberi contoh penerapannya di Aceh. Bahwa Mahkamah Syar’iyah di sana dapat menyidangkan perkara pidana, sepanjang yang sudah diatur di dalam Qonun, seperti halnya masalah khamr (minuman keras), khalwat (berduaan bukan muhrim), atau maysir (berjudi). Sedangkan untuk perkara pidana dalam dunia perbankan syariah, masih belum ada pengaturan di dalam Qonun-nya. Itu berarti perkara pidana dalam dunia perbankan syariah masih menjadi kewenangan peradilan umum.[32]

III. SUMBERDAYA MANUSIA PENDUKUNG PERADILAN AGAMA

Hakim-hakim agama tidak lagi semata-mata berkutat dengan masalah kawin cerai dan kasus perebutan harta warisan. Setelah diundangkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 hakim pengadilan agama menghadapi tugas-tugas baru yang lebih memerlukan perhatian khusus, yaitu persoalan ekonomi syariah. Masalah-masalah muamalah akan menjadi kewenangan absolute peradilan agama. Bahkan tidak kurang dari 11 (sebelas) macam persoalan baru yang menjadi kewenangan di bidang ekonomi syariah tersebut. Dalam kaitan dengan tugas semacam itu, M. Taufik, Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), mengatakan bahwa perluasan itu membawa konsekuensi pada sumber daya manusia di lingkungan peradilan agama.

Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Peradilan Agama (Tuada Dilag) Andi Syamsul Alam mengemukakan bahwa MA sudah mempersiapkan sumber daya dimaksud. Hakim-hakim agama sudah lama diikutsertakan dalam pelatihan mengenai ekonomi syariah. MA sendiri sudah menyiapkan sebuah kurikulum tepatguna dan berhasilguna untuk mengantisipasi perluasan kewenangan peradilan agama. Selain melatih para hakim agama di Pusdiklat, MA juga bekerja sama dengan Bank Muamalat, Bank Indonesia, dan sejumlah perguruan tinggi hukum.

Menurut Andi Syamsul Alam, ekonomi syariah termasuk masalah yang kompleks dan tidak mudah. Perlu pengetahuan luas, misalnya tentang reksadana, keuangan mikro, dana pensiun, asuransi dan perbankan syariah. Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Peradilan Agama memiliki keyakinan bahwa dengan persiapan yang telah dijalani pelaksanaan kompetensi dan tugas judisial para hakim pengadilan agama tidak akan banyak hambatan yang berarti dari sisi sumberdaya manusianya. Hal itu dikuatkan pula oleh sumberdaya yang ada di Mahkamah Agung, yakni telah cukup banyak personil yang lulusan pascasarjana hukum bisnis.

Memang pesatnya bisnis berbasis ekonomi syariah dan perluasan kewenangan pengadilan agama untuk menangani sengketa di dalamnya, memberi konsekuensi tersendiri bagi pengadilan agama. Selain harus memiliki hakim-hakim khusus yang kapabel dalam menangani sengketa ekonomi syariah, para hakim juga dituntut lebih responsif terhadap perkembangan manajemen peradilan yang lebih modern. Selain itu, peradilan agama juga harus tampil bersih, transparan, akuntabel, dan bisa memenuhi rasa keadilan serta kebenaran. Dengan penambahan sejumlah bidang yang menjadi kewenangan dalam UU Peradilan Agama yang baru tersebut, diharapkan praktik-praktik umat Islam yang selama ini sudah berjalan di masyarakat mempunyai kekuatan yuridis. Oleh karena itu, apabila terjadi sengketa ekonomi syari’ah antara para pihak yang beragama Islam bisa dilakukan pencarian keadilan melalui lembaga peradilan agama.

Berkenaan dengan bisnis berdasarkan prinsip syariah yang berkembang pesat pada dekade ini, bisnis tersebut membuka ruang serta memungkinkan bagi siapa pun untuk terlibat di dalamnya. Sebagai konsekuensi logisnya, kompetensi absolute[33] peradilan agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mengalami perubahan strategis sebagai respon atas perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat. Perkembangan tersebut terutama menyangkut ekonomi syariah seiring kehadiran Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kompetensi absolut pengadilan agama dapat diketahui dari ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50.

Pasal 49 menyebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

   1. Perkawinan;
   2. Waris;
   3. Wasiat;
   4. Hibah;
   5. Wakaf;
   6. Zakat;
   7. Infaq;
   8. Shadaqah, dan
   9. Ekonomi Syariah.

Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomo 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa tidak dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut. Kemudian terkait ekonomi syariah, penjelasan Pasal 49 huruf menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Pasal 50 Undang-undang Nomo 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa: (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum; (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputuskan oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Nomo 3 Tahun 2006 menyebutkan Cukup jelas. Sedangkan penjelasan ayat (2) ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 apabila subjek sengketa antar orang-orang yang beragama Islam. Hal itu menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alas an adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan.

Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek yang bersengketa di pengadilan agama, sengketa di pengadilan agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan peradilan umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke pengadilan agama bahwa telah didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap objek sengketa di pengadilan agama. Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, Pengadilan agama tidak perlu menangguhkan putusannya terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud.

Menurut Mukti Arto, ada dua asas untuk menentukan kompetensi absolut pengadilan agama, yaitu: Pertama, apabila suatu perkara menyangkut status hukum seorang muslim, dan/atau Kedua, suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dilakukan atau terjadi berdasarkan hukum Islam atau berkaitan erat dengan status hukum sebagai muslim.[34]

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 beserta penjelasannya tersebut, dapat dipahami bahwa subyek hukum dalam sengketa ekonomi syariah meliputi:
a.    Orang-orang yang beragama Islam;
b.    Orang-orang yang beragama bukan Islam namun menundukkan diri terhadap hukum Islam;
c.    Badan hukum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan hukum Islam.

Sedangkan ketentuan Pasal 50 beserta penjelasannya menunjukkan bahwa asas personalitas keislaman terkait agama yang dianut oleh pihak yang bersengketa dalam sengketa keperdataan mengenai hak milik dikedepankan dalam menentukan kewenangan absolut peradilan yang menangani sengketa tersebut. Apabila para pihak yang bersengketa beragama Islam maka peradilan agama mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Ketentuan ini mempunyai relevansi yang erat dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah terkait jaminan kebendaan, semisal mengenai hak tanggungan[35] dan fiducia.[36] Kehadiran orang yang beragama bukan Islam menjadi subyek hukum dalam perkara ekonomi syariah menunjukkan suatu perkembangan hukum, sehingga kegiatan usaha yang mendasarkan pada prinsip syariah tidak hanya diminati oleh orang-orang Islam saja. Dalam praktiknya, banyak ditemui para nasabah yang menikmati produk maupun jasa perbankan syarian adalah orang-orang yang beragama bukan Islam. Oleh sebab itu, sudah tepat kiranya apabila masalah ekonomi syariah itu diserahkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kepada Pengadilan Agama dan ditetapkan menjadi kompetensi absolut pengadilan agama.

Jelas sudah bahwa tatkala kegiatan usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah terdapat sengketa maka muara penyelesaian sengketa secara litigasi adalah menjadi kompetensi pengadilan agama. Adapun penyelesaian melalui non-litigasi dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase dalam hal ini Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional) dan alternatif penyelesaian sengketa dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

Persoalan yang muncul kemudian adalah tatkala Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kompetensi atau kewenangan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menentukan dalam Pasal 55: (1) Penyelesaian perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Adapun penjelasan Pasal 55 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut:
a.    musyawarah;
b.    mediasi perbankan;
c.    melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbritase lain; dan/atau
d.    melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Apabila disimak dengan saksama, ternyata ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah beserta penjelasannya tersebut di atas, menunjukkan adanya reduksi kompetensi absolut peradilan agama di bidang perbankan syariah. Peradilan agama yang berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 mempunyai kompetensi menangani perkara ekonomi syariah yang di dalamnya termasuk perkara perbankan syariah ternyata dikurangi oleh perangkat hukum lain yang notabene sebenarnya dimaksudkan untuk memudahkan penanganan perkara ekonomi syariah, khususnya di bidang perbankan syariah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun sebagai hasil wawancara dengan pimpinan pengadilan agama yang dipilih menjadi informan, diperoleh informasi sebagai berikut. Hambatan-hambatan yang dirasakan hakim pengadilan agama dalam pelaksanaan tugas-tugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara dalam bidang ekonomi syariah dapat dikategorikan ke dalam dua macam hambatan, yakni hambatan yang sifatnya substantif dan hambatan yang bersifat metodologis.

Hambatan atau kendala yang bersifat substantif dapat dilihat sebagai berikut: Pendidikan dan pelatihan tentang ekonomi syariah maupun perbankan syariah tidak mudah untuk bisa diikuti oleh para hakim pengadilan agama. Hal itu disebabkan mereka harus berbagi penugasan dengan pelaksanaan tugas-tugas judisialnya di pengadilan agama dalam rangka memeriksa dan memutus setiap sengketa yang masuk. Padahal, untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para hakim pengadilan agama tentang prinsip-prinsip bisnis berbasis syariah, tidak ada pilihan lain kecuali para hakim pengadilan agama diikutsertakan secara periodik dan berjenjang dalam setiap kesempatan pendidikan dan/atau pelatihan mengenai ekonomi dan/atau perbankan syariah tersebut.

Sedangkan hambatan yang dapat dikategorikan sebagai hambatan metodologis antara lain, masih dirasakan kurang optimalnya keterampilan serta pemahaman para hakim pengadilan agama tentang beracara maupun kemampuan menerapkan hukum (menemukan hukum) secara tepat untuk memuaskan pencari keadilan. Hal ini dapat dilihat terutama para hakim yang berlatar belakang pendidikan bukan sarjana hukum.

Di samping kedua hal tersebut, hakim pengadilan agama juga masih memiliki kendala dalam memahami manajemen peradilan. Oleh karena itu, kemampuan mengelola administrasi peradilan atau manajemen peradilan untuk mewujudkan peradilan yang efisien, efektif, bersih dari segala purbasangka atau celaan publik masih terus harus dilakukan secara berkesinambungan. Pelatihan yang terpadu dengan sistem pendidikan dan pelatihan merupakan kebutuhan yang harus terus menerus dilakukan. Semuanya itu harus menjadi prioritas agar tugas-tugas baru peradilan agama tidak menjadi beban dan kendala bagi hakim dalam menjalankan tugasnya.

IV. PENGADILAN KHUSUS DAN HAKIM AD HOC DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

Sebagaimana dikemukakan terdahulu bahwa di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap kompetensi absolut peradilan agama. Dari Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dapat diketahui antara lain bahwa ”...pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.”

Bertambah luasnya kompetensi absolut peradilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, tentu saja harus diiringi dengan berbagai upaya penyesuaian. Hal tersebut mutlak harus dilakukan, baik secara internal di dalam tubuh peradilan agama sendiri termasuk menyiapkan sumberdaya manusianya, maupun secara eksternal berupa peraturan perundang-undangan yang mendukungnya. Oleh karena itu, Pemerintah segera tanggap, sehingga pada tanggal 29 Oktober 2009 telah disahkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Di dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah nampak adanya regulasi baru yang diharapkan menjadi solusi bagi peradilan agama dalam menghadapi kompetensi absolutnya yang harus menangani dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah. Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut tentu saja merupakan konsekuensi logis-yuridis bertambah luasnya kompetensi absolut peradilan agama.

Pasal 1 angka 8 mengenai pengadilan khusus dan Pasal 1 angka 9 tentang hakim ad hoc, jelas merupakan ketentuan yang disiapakan dalam rangka mengantisipasi pelaksanaan tugas-tugas peradilan agama yang kompetensinya bertambah luas. Apabila sumberdaya manusia yang ada pada peradilan agama belum cukup siap untuk menghadapi tugas-tugas memeriksa dan memutus sengketa di bidang ekonomi syariah, maka salah satu solusi yang disiapkan dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah sebagaimana diketahui dari Pasal 3A ayat (1): Di lingkungan peradilan agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.

Kemudian dari Pasal 3A ayat (3): Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim ad hoc untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Dari penjelasan Pasal 3A ayat (3) semakin jelas diketahui maksudnya, yakni bahwa: Tujuan diangkatnya ”hakim ad hoc” adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus misalnya kejahatan perbankan syariah dan yang dimaksud dalam ”jangka waktu tertentu” adalah bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Semakin jelaslah bahwa bertambah luasnya kompetensi absolute peradilan agama, semakin diperlukan perangkat pendukungnya, baik sumberdaya manusia yang memiliki keahlian untuk itu maupun kaidah hokum acaranya.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Menutup paparan ini, berikut ini disampaikan beberapa simpulan dan saran-saran sebagai berikut: Pertama, Diakui atau tidak, perluasan kompetensi absolut pengadilan agama sedikit banyak telah membawa pengaruh terhadap tugas judisial para hakim pengadilan agama. Hakim-hakim agama tidak lagi semata-mata berkutat dengan masalah sengketa kawin cerai dan kasus perebutan harta warisan. Setelah diundangkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 hakim pengadilan agama menghadapi tugas-tugas baru yang lebih memerlukan perhatian khusus, yaitu persoalan ekonomi syariah. Masalah-masalah muamalah menjadi kewenangan absolut peradilan agama. Bahkan tidak kurang dari 11 (sebelas) macam persoalan baru yang menjadi kewenangan di bidang ekonomi syariah tersebut. Oleh karena itu, perluasan kompetensi tersebut telah membawa konsekuensi pada perlunya peningkatan kapasitas keilmuan para hakim sebagai salah satu komponen utama pendukung kelancaran penyelesaian kasus-kasus di lingkungan peradilan agama.

Kedua, Seiring dengan pesatnya perkembangan praktik bisnis berdasarkan prinsip syariah pada dekade ini, ternyata bisnis tersebut membuka ruang serta memungkinkan bagi siapa pun untuk terlibat di dalamnya. Bisnis tersebut tidak hanya diminati oleh orang-orang Islam saja, melainkan orang-orang yang bukan beragama Islam pun ikut menikmati produk-produk bisnis yang berbasis syariah ini. Kehadiran orang yang beragama bukan Islam menjadi subyek hukum dalam perkara ekonomi syariah menunjukkan suatu perkembangan hukum dimana kegiatan usaha yang mendasarkan pada prinsip syariah tidak hanya diminati oleh orang-orang Islam saja. Dalam praktiknya, banyak ditemui para nasabah yang menikmati produk maupun jasa perbankan syariah adalah orang-orang yang beragama bukan Islam. Sebagai konsekuensi logis dari keadaan seperti ini, maka kompetensi absolut peradilan agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mengalami perubahan strategis sebagai respon atas perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat tersebut.

Ketiga, Hambatan utama yang sangat dirasakan oleh para hakim pengadilan agama dalam memeriksa dan memutus perkara dalam bidang ekonomi syariah antara lain belum seluruh hakim pengadilan agama memahami seluk beluk bidang-bidang hukum bisnis yang berbasis syariah seperti berikut ini, tentang reksadana, keuangan mikro, dana pensiun, asuransi, dan perbankan syariah. Hal itu diakui oleh beberapa Ketua Pengadilan Agama (KPA) yang menjadi informan dalam penelitian ini. Dikemukakannya, bahwa untuk mempersiapkan hakim-hakim pengadilan agama agar memilki pengetahuan yang memadai dalam bidang-bidang ekonomi syariah, memang bukan persoalan yang mudah. Meskipun demikian, pasca amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, memang telah diupayakan untuk terus menerus mengikutsertakan para hakim agama dalam pendidikan dan latihan bidang ekonomi syariah secara intensif, periodik, dan berjenjang.

B. Saran-Saran

Pertama, pengadilan agama perlu melakukan pembenahan sarana dan prasarana berupa pengadaan perpustakaan dengan konten berbagai literature hukum di bidang ekonomi syariah. Upaya ini menjadi mutlak perlu untuk dilakukan apabila hendak memperkaya serta senantiasa meng-update pengetahuan hakim-hakim agama dalam menghadapi tugas baru dengan tambahan kompetensi yang sangat rumit dan kompleks tersebut.

Kedua, pembentukan lembaga penelitian dan pengembangan ekonomi syariah di dalam setiap pengadilan agama juga menjadi sangat penting untuk dilakukan. Hal itu pun mengingat bidang-bidang ekonomi syariah meliputi cakupan yang sangat luas dan kompleks, sehingga perlu dipahamkan secara berkesinambungan, agar putusan-putusan yang dijatuhkan para hakim pengadilan agama dalam bidang ekonomi syariah senantiasa memberikan rasa keadilan yang substansial serta bermartabat bagi setiap pencari keadilan.

Ketiga, hakim pengadilan agama secara pribadi maupun kolektif hendaknya senantiasa melakukan penemuan hukum (rechtsfinding/ijtihad) dengan senantiasa menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kegiatan itu pun sangat penting terutama untuk mencari jalan keluar dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan belum memadainya hukum materiil di bidang ekonomi syariah.***

Endnoot:

[1] Makalah disampaikan oleh Prof. Dr. H. Eman Suparman,S.H.,M.H. pada acara Sharia Economic Research Day dengan Tema: “Penguatan Peran Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Guna Mendukung Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah”;Diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pusat; Auditorium Universitas YARSI, Jakarta: Kamis, 10 Juni 2010.
[2] Kendati pada dataran perundang-undangan primer kita tidak dapat melihat terjadinya perubahan besar, tetapi pada dataran yang lebih rendah perubahan tersebut berlangsung dengan intensif. Paket-paket deregulasi tidak terjadi melalui undang-undang, melainkan lewat keputusan-keputusan pemerintah. Keadaan tersebut menarik untuk diikuti oleh karena kita tidak tahu sudah sampai seberapa jauh sebenarnya efek dari perkembangan di tingkat bawah itu mempengaruhi penataan hukum nasional. Lihat Satjipto Rahardjo, “Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global”; dalam Problema Globalisasi – Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi, & Agama. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000, hlm. [3-19] 13.
[3] Sementara itu implikasi terhadap lembaga hukum tampak antara lain dari persepsi pihakpihak pelaku bisnis terhadap lembaga pengadilan negeri yang dianggap kurang mampu
memenuhi harapan mereka. fakta tersebut dapat disimak dari pernyataan berikut ini: “…Ternyata dalam perkembangnnya, penyelesaian sengketa menggunakan pengadilan negeri dihinggapi formalitas yang berlebihan, tidak efisien dan efektif, mahal, perilaku hakim yang memihak, dan hasil putusan hakim yang seringkali mengecewakan pencari keadilan. Puncak dari kekecewaan tersebut telah menyebabkan masyarakat tidak menaruh hormat, yang kemudian menimbulkan krisis kewibawaan dan kepercayaan pada pengadilan.” Lihat Adi Sulistiyono, Mengembangkan Paradigma Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam Rangka Pendayagunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis/Hak Kekayaan Intelektual; Disertasi, Semarang: PDIH, 2002, hlm. 4.
[4] Lihat Normin S. Pakpahan, “Pembaharuan Hukum di Bidang Kegiatan Ekonomi.” Makalah pada Temu Karya Hukum Perseroan dan Arbitrase; Jakarta, 22-23 Januari 1991, hlm. [29-37] 31. “...Yang disebut hukum nasional dalam era globalisasi di samping mengandung “local characteristics” seperti Ideologi bangsa, kondisi-kondisi manusia, alam dan tradisi bangsa, juga harus mengandung kecenderungan-kecenderungan internasional (international trends) yang diakui oleh masyarakat dunia yang beradab. Yang menjadi masalah adalah sampai berapa jauh kecenderungan-kecenderungan internasional ini memberikan warna di dalam kehidupan hukum nasional, baik dalam pembentukan hukum, penegakan hukum, maupun kesadaran hukum.” Lihat, Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997, hlm. 63.
[5] Lihat Penjelasan Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
[6] Lihat Eman Suparman, Perkembangan Doktrin Penyelesaian Sengketa di Indonesia; dalam Jurnal Penegakan Hukum Volume 3 Nomor 2, Juli 2006, hlm.[21-35] 26.
[7] Lihat, Linda Rachmainy & Anita Afriana, Paradigma baru perluasan kompetensi absolute peradilan agama berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006; dalam Jurnal Penegakan Hukum Vol. 4 No. 1 Januari 2007, hlm. 58-69.
[8] Loc. Cit. hlm. 60.
[9] UU tersebut merupakan perubahan atas UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, karena tidak sesuai lagi dengan keadaan, maka dikeluarkan UU No. 14 Tahun 1970.
[10] Hal ini disebabkan karena pembinaan terhadap lembaga peradilan ada dua badan yang bertindak selaku pembina, yaitu Mahkamah Agung secara teknis justicial, Departemen Kehakiman dan Departemen Agama yang melakukan pembinaan secara administratif, organisatoris, dan finansial.
[11] Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Apartur Negara RI, Himpunan Hasil Pengkajian.
[12] RUU tersebut disahkan menjadi UU No. 7 Tahun 1989 pada tanggal 29 Desember 1989. Undang-Undang ini menggantikan semua Peraturan yang tidak sesuai dengan UUD 1945 dan UU Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman No.14 Tahun 1970.
[13] Paulus E. Lotulung, “Reformasi Penegakan Hukum”, Dalam buku; 10 Tahun Undang-undang Peradilan Agama. Panitia Seminar Nasional 10 Tahun Undang-undang Peradilan Agama kerjasama Ditbinbapera Islam, Fakultas Hukum UI dan PPHIM. Jakarta: T.P. 1999, hlm. 140.
[14] Lawrence Meir Friedman, American Law: an Introduction, second edition, New York: W.W. Norton & Company, 1998, hlm. 21.
[15] Ibid., hlm. 21.
[16] Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 9.
[17] Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan, terj. Nirwono dan AE. Priyono, Jakarta: LP3ES, 1990, hlm. 424-438.
[18] Kompetensi Pengadilan Agama di Jawa dan Madura sebagaimana diatur dalam Staatsblad 1882 No.152 mengalami perubahan sehubungan dengan munculnya teori Receptie di atas. Kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura diubah dengan Staatsblad 1937 No.116 dan No. 610. A. Qadri Azizy, Elektisisme Hukum Nasional; Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum, Yogyakarta: Gema Meida, 2002, hlm. 155.
[19] Dinyatakan dalam Pasal 2 Staatsblad 1882 No.152 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan oleh Staatsblad 1937 No.116 dan No.610.
[20] Abdul Gani Abdullah, “Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) bagi Para Hakim” dalam Jurnal Ahkam, Volume 8 No. 2, Jakarta: 2006, hlm. 131.
[21] Misalnya pelanggaran atas UU Perkawinan (UUP) dan peraturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syar’iyah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah.
[22] Ada 22 macam kewenangan yang diatur dalam penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006. Diantaranya adalah; Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Shadaqah, Infak, Zakat, Ekonomi Syari’ah, Penetapan pengangkatan anak, penetapan hasil hisab/rukyat dan lainnya.
[23] Eugen Ehrlich dalam Soerjono Soekanto, Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat, Jakarta: Rajawali, 1985, hlm. 19.
[24] Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali, 1991, hlm. 37.
[25] David N. Schiff, “Hukum Sebagai Suatu Fenomena Sosial”, dalam Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan “Sociological Approaches to Law”, terj. Rnc. Widyaningsih dan Kartasapoetra, Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 287.
[26] Legal substance menurut Friedman adalah; the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should be have. Friedman, American Law, hlm. 14.
[27] Friedman, American Law, Op. Cit., hlm. 75.
[28] Legal Stucture dan legal substance merupakan satu kesatuan sistem. Systema’ yang berarti “Suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian (whole compound of several parts). William A. Shrode and Dan Voich, Organization and Management; Basic System Concepts, Malaysia; Irwin Book Co., 1974, hlm. 115.
[29] Lihat Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Pokok Kehakiman No. 14 Tahun 1970.
[30] Muhaemin, ”Kesiapan Pengadilan Agama Tangani Sengketa Ekonomi Syari’ah”; dalam Republika On Line, diakses tanggal 17 Maret 2006.
[31] Lihat Pasal 3A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Penjelasan Pasal 3A tersebut.
[32] Sumber: http://202.78.195.82//artikel/31635.shtml.
[33] Kompetensi absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam dalam lingkungan peradilan yang lain. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 78.
[34] A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 6.
[35] Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 4 Tahun 1996.
[36] Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999.
Daftar Pustaka
& Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali, 1985.
 Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat, Jakarta: Rajawali, 1995.
Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali, 1991.
Abdullah, Abdul Gani Abdullah, “Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) bagi Para Hakim” dalam Jurnal Ahkam, Volume 8 No. 2, Jakarta: 2006.
Ali, Achmad, Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
Arto, Mukti A, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
Azizy, A. Qadri, Elektisisme Hukum Nasional; Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum, Yogyakarta: Gema Meida, 2002.
Badan Pengumpulan Dan Pengolahan Data Peradilan Dan Hukum (JDB) Mahkamah Agung R.I.. Yurisprudensi Indonesia 3, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1990.
Dokumen: Mahkamah Agung Republik Indonesia. Intermanual Himpunan Putusan Mahkamah Agung tentang Arbitrase; Proyek Yurisprudensi, Jakarta, 1989.
Effendi, Sofian & Chris Manning, “Prinsip-prinsip Analisa Data” dalam Masri Singarimbun et al. Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES, halaman [213-244] 214, 1982.
Friedman, Lawrence Meir, American Law: an Introduction, second edition, New York: W.W. Norton & Company, 1998.
Indarti, Erlyn, “PARADIGMA: Jati Diri Cendekia;” Makalah, 2000. Disampaikan pada Diskusi Ilmiah Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, Jumat, 1 Desember 2000.
Lev, Daniel S, Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan, terj. Nirwono dan AE. Priyono, Jakarta: LP3ES. 1990.
Lotulung, Paulus E., “Reformasi Penegakan Hukum”, Dalam buku; 10 Tahun Undang-undang Peradilan Agama. Panitia Seminar Nasional 10 Tahun Undang-undang Peradilan Agama kerjasama Ditbinbapera Islam, Fakultas Hukum UI dan PPHIM. Jakarta: T.P. 1999.
Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2002.
Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Remaja Karya, 1989.
Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.
Pakpahan, Normin S “Pembaharuan Hukum di Bidang Kegiatan Ekonomi.” Makalah pada Temu Karya Hukum Perseroan dan Arbitrase; Jakarta, 22-23 Januari 1991.
Rachmainy, Linda & Anita Afriana, Paradigma baru perluasan kompetensi absolut peradilan agama berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006; dalam Jurnal Penegakan Hukum Vol. 4 No. 1 Januari 2007.
Rahardjo, Satjipto, Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global; dalam Problema Globalisasi – Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi, & Agama. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000.
Ritzer, George. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda; (Alimandan: Penyadur), Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
Schiff, David N., “Hukum Sebagai Suatu Fenomena Sosial”, dalam Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan “Sociological Approaches to Law”, terj. Rnc. Widyaningsih dan Kartasapoetra, Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata. Bandung: Alumni, 1992.
Shrode, William A. and Dan Voich, Organization and Management; Basic System Concepts, Malaysia; Irwin Book Co, 1974.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1982.
Sulistiyono, Adi, Mengembangkan Paradigma Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam Rangka Pendayagunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis/Hak Kekayaan Intelektual; Disertasi, Semarang: PDIH, 2002.
Suparman, Eman, “Perkembangan Doktrin Penyelesaian Sengketa di Indonesia”; dalam Jurnal Penegakan Hukum Volume 3 Nomor 2, Juli 2006.
Wignjosoebroto, Soetandyo, Hukum dan Metoda-Metoda Kajiannya; Makalah pada Penataran Metode Penelitian Hukum. FH-UI Jakarta, Juli 1997.
Wisnubroto, Al.. Hakim dan Peradilan di Indonesia dalam Beberapa Aspek Kajian. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 1997.

  • Prof. Dr. H. Eman Suparman,S.H.,M.H.
Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung
Judul Artikel: Pembaharuan Peradilan Agama
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh Sang Pecinta

Link: http://makalahkomplit.blogspot.com/2012/09/pembaharuan-peradilan-agama-di-indonesia.html Terimakasih atas kunjungan Sobat beserta kesediaan Anda membaca artikel ini (http://makalahkomplit.blogspot.com/2012/09/pembaharuan-peradilan-agama-di-indonesia.html). Kritik dan Saran sobat dapat sampaikan melalui Kotak komentar dibawah ini. http://makalahkomplit.blogspot.com/2012/09/pembaharuan-peradilan-agama-di-indonesia.html, http://makalahkomplit.blogspot.com/2012/09/pembaharuan-peradilan-agama-di-indonesia.html, http://makalahkomplit.blogspot.com/2012/09/pembaharuan-peradilan-agama-di-indonesia.html, Selamat membaca di Makalah Komplit

Temukan Judul: semua Artikel , Manfaat dari , Ikut sertakan judul , , , , dan

0 komentar:

Poskan Komentar