.

DASAR BERLAKUNYA HUKUM ADAT


BAB II
PEMBAHASAN MASALAH

DASAR BERLAKUNYA HUKUM ADAT


A. Dasar Filosofis

Adapun yang dimaksud dasar filosofis dari Hukum Adat adalah sebenarnya nilai-nilai dan sifat Hukum Adat itu sangat identik dan bahkan sudah terkandung dalam butir-butir Pancasila. Sebagai contoh, religio magis, gotong royong, musyawarah mufakat dan keadilan. Dengan demikian Pancasila merupakan kristalisasi dari Hukum Adat.

Dasar Berlakunya Hukum Adat ditinjau dari segi filosofis Hukum Adat yang hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia sesuai dengan perkembangan jaman yang bersifat luwes, fleksibel sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti juga yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 hanya menciptakan pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945 RI.

 Pokok-pokok pikiran tersebut menjiwai cita-cita hukum meliputi hukum negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam pembukaan UUD 1945 pokok-pokok pikiran yang menjiwai perwujudan cita-cita hukum dasar negara adalah Pancasila. Penegasan Pancasila sebagai sumber tertib hukum sangat berarti bagi hukum adat karena Hukum Adat berakar pada kebudayaan rakyat sehingga dapat menjelmakan perasaan hukum yang nyata dan hidup dikalangan rakyat dan mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia (Wignjodipoero, 1983:14). Dengan demikian hukum adat secara filosofis merupakan hukum yang berlaku sesuai Pancasila sebagai pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia.

B. Dasar Sosiologis

Hukum yang berlaku di suatu negara merupakan suatu sistem, artinya bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lainnya (Mertokusumo, 1986:100). Dengan kata lain bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lainnya dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan. Keseluruhan tata hukum nasional yang berlaku di Indonesia dapat disebut sebagai sistem hukum nasional. Sistem hukum berkembang sesuai dengan perkembangan hukum. Selain itu sistem hukum mempunyai sifat yang berkesinambungan, kontinyuitas dan lengkap.

Dalam sistem hukum nasional wujud/ bentuk hukum yang ada dapat dibedakan menjadi hukum tertulis (hukum yang tertuang dalam perundang-undangan) dan hukum yang tidak tertulis (hukum adat, hukum kebiasaan).

Hukum yang berlaku di suatu negara dapat dibedakan menjadi hukum yang benar-benar berlaku sebagai the living law (hukum yang hidup) dan ada hukum yang diberlakukan tetapi tidak berlaku sebagai the living law. Sebagai contoh Hukum yang berlaku dengan cara diberlakukan adalah hukum tertulis yaitu dengan diundangkannya dalam lembaran negara. Hukum tertulis dibuat ada yang berlaku sebagai the living law tetapi juga ada yang tidak berlaku sebagai the living law karena tidak ditaati/ dilaksanakan oleh rakyat.

Hukum tertulis yang diberlakukan dengan cara diundangkan dalam lembaran negara kemudian dilaksanakan dan ditaati oleh rakyat dapat dikatakan sebagai hukum yang hidup (the living law). Sedangkan hukum tertulis yang walaupun telah diberlakukan dengan cara diundangkan dalam lembaran negara tetapi ditinggalkan dan tidak dilaksanakan oleh rakyat maka tidak dapat dikatakan sebagai the living law. Salah satu contohnya adalah UU No. 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil.

Hukum Adat sebagai hukum yang tidak tertulis tidak memerlukan prosedur/ upaya seperti hukum tertulis, tetapi dapat berlaku dalam arti dilaksanakan oleh masyarakat dengan sukarela karena memang itu miliknya. Hukum adat dikatakan sebagai the living law karena Hukum Adat berlaku di masyarakat, dilaksanakan dan ditaati oleh rakyat tanpa harus melalui prosedur negara.

Berbagai istilah untuk menyebut hukum yang tidak tertulis sebagai the living law yaitu :People law, Indegenous law, unwriten law, common law, customary law dan sebagainya.

C. Dasar Yuridis

Dasar Berlakunya Hukum Adat Ditinjau Secara Yuridis dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan.
Memepelajari segi yuridis dasar berlakunya Hukum Adat berarti mempelajari dasar hukum berlakunya Hukum Adat di Indonesia (Saragih, 1984:15). Berdasarkan fakta sejarah dapat dibagi dalam dua periode yaitu pada Jaman Kolonial (penjajahan Belanda dan Jepang) dan Jaman Indonesia Merdeka.

1. Jaman Kolonial (Penjajahan Belanda dan Jepang)

Sebelum Konstitusi RIS berlaku yaitu pada jaman penjajahan Jepang, terdapat peraturan Dai Nippon yaitu Osamu Sirei pasal 3 menentukan bahwa peraturan-peraturan sebelumnya juga masih tetap berlaku. Ketentuan yang ada pada waktu sebelum penjajahan Jepang adalah ketentuan pasal 75 baru RR yang pada tahun 1925 diundangkan dalam Stb. No. 415 Jo. 577 berlaku mulai 1 Januari 1926 dimasukkan dalam pasal 131 IS (Indische Staatsregeleing) lengkapnya Wet Op De Staatsinrichting Van Nederlands Indie.

Ketentuan tersebut juga merupakan penyempurnaan dari pasal 75 ayat 3 lama RR 1854 (Regeringsreglemen) lengkapnya Reglement Op Het Beleid Der Regering Van Netherlands Indie(Peraturan teantang Kebijaksanaan Pemerintah di Hindia Belanda) Stb. No. 2 Tahun 1845 (Belanda) dan Stb. No. 2 Jo. 1 1855 (Hindia Belanda). Pasal 75 lama RR terdiri dari 6 ayat (Mahadi, 1991:1-2), yaitu:

(1) Sepanjang mengenai golongan Eropa, pemberian keadilan dalam bidang Hukum Perdata juga dalam Hukum Pidana didasarkan pada _Verordering-verordering umum, yang sejauh mungkin sama bunyinya dengan undang-undang yang berlaku di negeri Belanda.

(2) Gubernur Jenderal berhak menyatakan berlaku aturan-aturan yang dipandang pantas, dari _Verording-verording tersebut bagi golongan orang-orang Bumi Putra. Jika perlu aturan-aturan tersebut boleh dirubah.

(3) Kecuali secara sukarela orang Bumi Putra menundukkan diri ke dalam Hukum Perdata Eropa, maka dalam memutus suatu perkara hakim mempergunakan Hukum Adat. Pada waktu itu istilah untuk menyebut Hukum Adat dengan berbagai macam, yaitu:

- UU agama.
- Lembaga-lembaga golongan Bumi Putra.
- Kebiasaan golongan Bumi Putra sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas yang diakui umum tentang kepatutan dan keadilan.

Jika Hukum Adat tidak mengatur tentang suatu perkara yang diajukan ke pengadilan maka hakim memberikan keadilan kepada golongan Bumi Putra mengambil asas-asas umum dari Hukum Perdata Eropa.

Menurut Mahadi (1991:2) pengertian umum dalam pasal 75 RR meliputi:

- Wet (UU) yang dibuat di negeri Belanda oleh DPR Belanda bersama-sama Raja Belanda.

- AMVB (Algemene Maatregel van Bestuur)_ peraturan yang dibuat oleh Raja Belanda untuk menjalankan suatu undang-undang yang di Indonesia dikenal dengan Peraturan Pemerintah (PP).

- Ordonansi yaitu peraturan yang dibuat oleh Gubernur Jendral bersama-sama Raad van Indie(Dewan Hindia Belanda) juga dengan Volksraad (DPR). Di Indonesia disebut UU.

- RV (Regeringsverordering) yang dibuat oleh Gubernur Jenderal untuk menjalankan Ordonansi.

Pasal 75 lama RR merupakan hasil perubahan dan penyempurnaan dari ketentuan pasal 11 AB (Algemene Bepalingen van Wetgeving). Pasal 75 lama RR berlaku sampai tanggal 1 Januari 1920 dan sejak tanggal itu pasal 75 lama RR mendapat perubahan yaitu menjadi pasal 75 baru RR. Sebenarnya perubahan tersebut di Belanda sudah terjadi pada tahun 1906 dengan Stb. No. 346 diikuti di Indonesia pada tahun 1907 dengan Stb. No. 204, tetapi sebelum berlaku pada tahun yang sama (1907) pasal 75 baru RR sudah mengalaim perubahan lagi dengan Stb. 286 di Belanda dan Stb. 621 di Indonesia. Pada tahun 1920 R baru dirubah lagi dan pada tahun 1925 RR dimasukkan ke dalam pasal 131 IS yang diberlakukan mulai tahun 1926 dengan Stb. No. 415 Jo. 577 tahun 1925. Pasal 131 ayat 2 sub b IS berisi tentang ketentuan bahwa bagi orang golongan hukum Bumi Putra dan Timur Asing berlaku hukum adat mereka, tetapi dengan pembatasan yaitu (Sudiyat, 1981:24):

(1) Jika kepentingan sosial mereka membutuhkan maka pembuat ordonansi (Gubernur Jendral danVoksraad) dapat menentukan bagi mereka:

a. Hukum Eropa.
b. Hukum Eropa yang telah diubah.
c. Hukum bagi beberapa golongan bersama-sama.

(2) Jika kepentingan umum memerlukan maka bagi mereka dapat ditentukan yaitu hukum baru yang merupakan sintesa antara Hukum Adat dan Hukum Eropa.

Pasal 131 IS ditujukan kepada pembuat ordonansi untuk membuat kodifikasi hukum privat bagi Bumi Putra dan Timur Asing dan bukan kepada hakim. Masalahnya, bagaimana ketika pembuat ordonansi belum sempat membuat kodifikasi yang dimaksudkan maka apa yang menjadi pegangan bagi hakim? Jawabnya adalah berdasarkan pasal 131 ayat 6 (merupakan ketentuan peralihan) yaitu selama Hukum Perdata dan Hukum Dagang yang sekarang berlaku bagi Bumi Putra dan Timur Asing belum diganti dengan kodifikasi maka hukum yang berlaku bagi mereka adalah Hukum Adat mereka sebelum tahun 1920 yang ditentukan dalam pasal 75 RR 1854. Menurut Muhammad (1991:45), hakim mengenai Hukum Adat tetap dapat dijalankan atas dasar bukan asas konkordansi seperti pada jaman dahulu, tetapi yang menjadi ukuran bagi hakim adalah asas-asas hukum harus yang dipertahankan dalam suatu negara hukum yang merdeka, berdaulat berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila.

Perbedaan antara pasal 131 IS dengan pasal 75 lama RR antara lain:

(1) Hukum Adat dirumuskan secara berbeda dalam kedua pasal 74 lama RR dan 131 IS (Mahadi, 1991:17). Dalam pasal 75 lama Hukum Adat dirumuskan sebagai UU agama lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan golongan Bumi Putra. Dalam pasal 131 IS, Hukum Adat dirumuskan sebagai norma hukum yang erat hubungannya dengan agama dan kebiasaan-kebiasaan. Rumusan Hukum Adat menurut pasal 75 lama RR dipengaruhi oleh pendapat Van den Berg yang dikenal dengan teori resepsi (Receptio in Complexu).

(2) Pasal 75 RR ditujukan kepada hakim sedang 131 ditujukan kepada pembuat UU.

(3) Pasal 75 lama RR tidak ada kemungkinan bagi Bumi Putra untuk menundukkan diri kepada hukum baru, sedangkan 131 IS ada kemungkinan untuk itu.

(4) Pasal 75 lama RR memuat ketentuan tentang pembatasan terhadap berlakunya Hukum Adat yaitu Hukum Adat tidak diberlakukan jika pasal 131 IS. Pasal 134 ayat 2 IS menentukan bahwa dalam hal timbul perkaraantara orang Muslim dan Hukum Adat meminta penyelesaiannya maka penyelesaian perkara tersebut diselenggarakan oleh Hakim Agama kecuali ordonansi menetapkan lain.

Pasal 131 dan 134 IS hanya berlaku bagi hakim Landraad (PN), sedangkan bagi hakim Peradilan Adat (inheemse rechtspraak) dasar hukumnya adalah pasal 3 Stb. No. 80 tahun 1932 bagi daerah yang langsung dikuasai oleh Belanda yang di luar Jawa dan Madura. Sedangkan bagi daerah swapraja dasar hukumnya berlakunya Hukum Adat pasal 13 ayat 3 Stb. No. 529 tahun 1938 dalam lange contracten.

Dasar hukum peradilan adat di Jawa dan Madura adalah ketentuan pasal 3 RO Stb. 23 tahun 1847 Jo. Stb. No. 47 tahun 1848. RO singkatan dari Rechtterlijke Organisatie (Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie).

2. Jaman Kemerdekaan Indonesia

- Ketentuan UUD 1945
Dalam pasal 18 B ayat (2) Undang Undang Dasar NRI 1945 Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang.

Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan  nasional yang memeperkuat berlakunya Hukum Adat di Indonesia pada saat ini antara lain:

1. Ketetapan MPRS nomor II/ MPRS/ 1960 dalam lampiran A paragraf 402 disebutkan bahwa:

- Asas pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan Hukum Adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur.

- Dalam usaha ke arah homoginitas hukum supaya dapat diperhatikan kenyataan-kenyataannya yang hidup di Indonesia. Dalam pemyempurnaan UU hukum perkawinan dan waris, supaya dapat memperhatikan faktor-faktor agama, adat dan lain-lain.

2. UU Drt. No. 1 tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil.

Pasal 1 ayat 2 UU Drt. 1 tahun 1951 secara berangsur-angsurkan ditentukan oleh menteri kehakiman, dihapus:

a.    Segala pengadilan swapraja kecuali peradilan Islam negara Sumatera
Timur dahulu, Kalimantan Barat dan negara Indonesia Timur dahulu.

b.    Segala pengadilan adat kecuali Pengadilan Islam. Pasal 1 ayat 3 UUD rt.  No. 1 tahun 1951 hakim desa tetap dipertahankan.

3. UU No. 5 tahun 1960 tentang UUPA Pasal 2 ayat (4) UUPA mengatur tentang pelimpahan wewenang kembali kepada masyrakat hukum adat untuk melaksanakan hak menguasai atas tanah, sehingga masyrakat Hukum Adat merupakan aparat pelaksana dari hak menguasai negara atas untuk mengelola tanah yang ada di wilayahnya.

Pasal 3 UUPA bahwa pelaksanaan hak ulayat masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataannya harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, berdasarkan persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan UU atau peraturan yang lebih tinggi.

Pasal 5 UUPA menyebutkan bahwa Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air, udara dan ruang angkasa adalah Hukum Adat sepanjang (dengan pembatasan) tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, negara, sosialisme dan undang-undang. Harus mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada agama (Abdurahman, 1978:75).

4. UU No. 41 tahun 199 UU Pokok Kehutanan

Menegaskan bahwa pelaksanaan hak-hak masyarakat adat, Hukum Adat dan anggotanya serta hak-hak perseorangan untuk mendapatkan manfaat dari hutan secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada suatu peraturan yang demi tercapainya tujuan yang dimaksud oleh UU ini.

5. UU No. 4 tahun 2004 yang menggantikan UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

- Pasal 25 ayat (1) yang isinya segala putusan pengadilan selain harus memuat dasar-dasar putusan, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

- Pasal 28 ayat (1) yang isinya tentang hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.


6. UU No. 1 tahun 19754 tentang Perkawinan

Pasal 35 ayat (1) harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, ayat (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh oleh masing-masing pihak sebagai hadiah, warisan, adalah berada di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Pasal 36 ayat (1) mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, ayat (2) mengenai harat bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
Pasal 37, jika perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.
Pasal 42, anak sah adalah anak yang lahir di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
7. UU No. 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun dan PP No. 4 1988 tentang Rumah Susun.UU No. 16 tahun 1985 mengangkat lembaga Hukum Adat dengan cara dimasukkan ke dalam UU tsb yaitu, asas pemisahan hirizontal.

8. PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

PP No. 24 tahun 1997 merupakan penyempurnaan PP No. 10 tahun 1961. PP No. 24 tahun 1997 diundangkan pada juli 1997 dan berlaku efektif 8 oktober 1997, yang mengangkat dan memperkuat berlakunya Hukum Adat yaitu lembaga rechtsverwerking (perolehan hak karena menduduki tanah dan menjadikannya sebagai hak milik dengan syarat yaitu iktikad baik selama 20 tahun berturut-turt tanpa ada gangguan/tuntutan dari pihak lain dan disaksikan atau diakui oleh masyarakat lembaga aquisitive verjaring kehilangan hak untuk menuntut hak milik.


BAB III
PENUTUP

A.    Simpulan

Dasar berlakunya hukum  adat di Indonesia terdapat tiga dasar, yaitu meliputi:
a.    Dasar Filosofis : sebenarnya nilai-nilai dan sifat Hukum Adat itu sangat identik dan bahkan sudah terkandung dalam butir-butir Pancasila.
b.    Dasar Sosiologis : bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lainnya
c.    Dasar Yuridis : Dasar Berlakunya Hukum Adat Ditinjau Secara Yuridis dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan
-    Jaman Kolonial (Penjajahan Belanda Dan Jepang)
-    Jaman Kemerdekaan Indonesia.

B.    Saran dan Kritik

Akhirnya makalah ini sampai pada penutup dan terkhir yang ingin penulis sampaikan dari makalah ini bahwa penulis menyadari makalah kami masih sangatlah jauh dari kriteria makalah yang baik dan benar, dari itu kami tidak bosannya sangatlah mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna evaluasi pada makalah kami berikutnya. Dan semoga terselesainya makalah ini dapat memberi manfaat bagi kita semua terlebih bagi yang memanfaatkannya…. Amin Ya Robbal Alamin

DAFTAR PUSTAKA

-    Soerojo Wignojodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat,Jakarta: PT. Toko Gunung Agung,1995.
Judul Artikel: DASAR BERLAKUNYA HUKUM ADAT
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh Sang Pecinta

Link: http://makalahkomplit.blogspot.com/2012/08/dasar-berlakunya-hukum-adat.html Terimakasih atas kunjungan Sobat beserta kesediaan Anda membaca artikel ini (http://makalahkomplit.blogspot.com/2012/08/dasar-berlakunya-hukum-adat.html). Kritik dan Saran sobat dapat sampaikan melalui Kotak komentar dibawah ini. http://makalahkomplit.blogspot.com/2012/08/dasar-berlakunya-hukum-adat.html, http://makalahkomplit.blogspot.com/2012/08/dasar-berlakunya-hukum-adat.html, http://makalahkomplit.blogspot.com/2012/08/dasar-berlakunya-hukum-adat.html, Selamat membaca di Makalah Komplit

Temukan Judul: semua Artikel , Manfaat dari , Ikut sertakan judul , , , , dan

1 komentar:

Gudang Makalahmu mengatakan...

makasih nih... :)
sangat membantu....
salam follow blog nya ya..?
jangan lupa follbacknya.. :)
salam kenal dari Gudang Makalahmu.

Poskan Komentar